Universitas Nasional News

Category: Edaran Akademik

SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 134 TAHUN 2020

Beasiswa Bagi Mahasiswa Universitas Nasional yang Secara Ekonomi Terdampak Pandemi COVID-19 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Klik Disini Untuk Membaca Lebih Lanjut

Himbauan Kepada Dosen dari Kopertis

Himbauan ini agar Serdos yang sudah didapat tidak sampai dicabut atau tunjangan jangan sampai diberhentikan. Klik Disini Untuk Membaca Lebih Lanjut

Perguruan Tinggi Legal

Berikut ini edaran Kopertis wilayah III, tentang aturan yang harus diperhatikan oleh PImpinan PTS tentang perguruan tinggi legal. Klik Disini Untuk Membaca Lebih Lanjut

Pelaporan Data PDPT

berikut ini adalah edaran kopertis wilayah III, terkait tentang pelaporan data ke PDPT (Pangkalan data perguruan tinggi). Klik Disini Untuk Membaca Lebih Lanjut

Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang

  1. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi dan  Penjelasannya. khusus untuk akreditasi.
  2. 09 Tahun 2009,  Badan Hukum Pendidikan 2009
  3. 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen
  4. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya

Peraturan Pemerintah

  1. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (dengan dikeluarkannya PP ini,  PP no. 66 dan 17 tahun 2010, tidak berlaku lagi)
  2. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  3. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (situs asli: PP dan Penjelasannya)
  4. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) – situs asli.
  5. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  6. 23 Tahun 2004: Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 100 tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan Lampirannya
  2. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

  1. 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017
  2. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  3. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  4. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  5. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  6. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  7. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  8. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi
  9. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
  10. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli) (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)
  11. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli)
  12. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
  13. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  14. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
  15. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
  16. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  17. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
  18. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (situs asli)
  19. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
  20. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
  21. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

  1. 14 Tahun 2014 : Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
  2. 11 Tahun 2014 : Pengesahan Fotocopi Ijazah, Fotocopi Sertifikat Profesi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Sertfikat Profesi dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi.
  3. 109 tahun 2013 : Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada perguruan Tinggi ( Mencabut permendikbud no. 24 tahun 2012)
  4. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
  5. 17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya atau di SINI dan Lampiran
  6. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
  7. 48 Tahun 2013 tentang  Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini
  8. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini
  9. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
  10. : Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
  11. : Perubahan aas Permendikbud no. 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. : Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan
  13. : Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
  14. : Badan Akreditasi Nasional atau di
  15. : Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di
  16. : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  17. : Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan nya
  18. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001)
  19. : Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi ()
  20. : Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia ()
  21. : Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  22. : Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 ()
  23. : Standar Kompetensi Lulusan Kursus ()
  24. : Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ()
  25. : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
  26. : Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi ()
  27. : Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ()
  28. : Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 ()
  29. : Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional ()
  30. : Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  31. : Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (). ()
  32. : Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah ()
  33. : Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia ()
  34. : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  35. : Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar ()
  36. : Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan ()
  37. : Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
  38. : Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
  39. : Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus ()
  40. : Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi ()
  41. : Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri () (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no )
  42. : Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
  43. : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Keputusan Dirjen Dikti

  1. : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  2. : Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (, )
  3. : 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan ()
  4. : Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ()
  5. : Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor ()
  6. : Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (, lampirannya: , , )
  7. : Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi ()
  8. : Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi ()
  9. : Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 ()
  10. : Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi ()
  11. : Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  12. : Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi ()
  13. : Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : Pendirian Perguruan Tinggi ()
  14. : Peraturan pelaksana tentang kerjasama dengan PT LN
  15. : Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
  16. : Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur

  1. 1
  2. : Edaran Dirjen DIKTI tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
  3. : Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  4. : Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
  5. : Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di
  6. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di
  7. : SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  8. : SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh yang berisi Hak dan Kewajiban
  9. : SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
  10. : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  11. : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  12. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru,
  13. : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan  diatau di
  14. : SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik
  15. : SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
  16. : SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
  17. : SE Direkur Diktendik: Keabsahan/Keaslian Jurnal PT
  18. : SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
  19. : SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
  20. : SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
  21. : SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
  22. : SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
  23. : SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya. ( dan )
  24. : . (situs asli: ).
  25. : yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: -37,5MB)
  26. : Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
  27. : Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  28. : Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah ()
  29. : Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  30. : Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili ()
  31. : Masa Orientasi Mahasiswa Baru
  32. : Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
  33. : Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
  34. : Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  35. : Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
  36. : Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. ()
  37. : Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian ()
  38. : Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru ()
  39. : Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya ().
  40. : Pencegahan dan penanggulangan plagiat ()
  41. : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
  42. : Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
  43. : Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan ()
  44. : Legalisasi Foto Copy Ijazah
  45. dan : seleksi calon mahasiswa (, )

Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia

  1. : Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa ()
  2. : Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  3. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (, )

Peraturan di Indonesia mengenai plagiarisma
Klik Disini Untuk Membaca Lebih Lanjut